Dokumen legal
Syarat dan Ketentuan Penggunaan
Isi diambil dari dokumentasi resmi produk. Untuk deployment komersial, sebaiknya ditinjau penasihat hukum sebelum dipublikasikan.
Syarat dan Ketentuan Penggunaan
Terakhir diperbarui: 2026-07-02
Dokumen ini adalah template operasional dan bukan nasihat hukum. Disarankan review oleh penasihat hukum sebelum penggunaan komersial.
1. Penerimaan syarat
Dengan mengakses atau menggunakan Setimbang, Anda menyetujui syarat dan ketentuan ini.
2. Deskripsi layanan
Setimbang menyediakan fitur pemrosesan dokumen berbantuan AI, termasuk analisis, ringkasan, chat berbasis dokumen, pencarian, terjemahan, dan transkripsi.
3. BYOK dan biaya pihak ketiga
Pada mode BYOK, Anda menggunakan API key milik Anda sendiri untuk layanan pihak ketiga. Biaya penggunaan layanan pihak ketiga (misalnya Google) menjadi tanggung jawab Anda sesuai tagihan penyedia masing-masing.
4. Larangan penggunaan
Anda dilarang menggunakan layanan untuk:
- Aktivitas yang melanggar hukum.
- Upaya penyalahgunaan, serangan, atau gangguan terhadap sistem.
- Unggahan konten tanpa hak yang sah atau melanggar hak pihak lain.
5. Hak kekayaan intelektual dokumen pengguna
Anda tetap memiliki hak atas dokumen dan konten yang Anda unggah. Anda menyatakan memiliki hak yang cukup untuk memproses dokumen tersebut di platform.
6. Lisensi perangkat lunak
Komponen open-source tetap tunduk pada lisensi masing-masing. Penggunaan layanan harus mematuhi lisensi software dan kebijakan repositori yang berlaku.
7. Batas tanggung jawab
Output AI bersifat bantuan analisis awal dan bukan nasihat hukum yang mengikat. Operator layanan tidak bertanggung jawab atas kerugian yang timbul dari penggunaan output tanpa verifikasi independen oleh profesional hukum.
8. Ganti rugi
Anda setuju untuk membebaskan operator layanan dari klaim pihak ketiga yang timbul akibat penggunaan layanan yang melanggar syarat, hukum, atau hak pihak lain.
9. Penghentian
Operator layanan dapat menangguhkan atau menghentikan akses jika terjadi pelanggaran syarat, risiko keamanan, atau kewajiban hukum.
10. Hukum yang berlaku
Syarat ini ditafsirkan berdasarkan hukum Republik Indonesia, kecuali disepakati lain secara tertulis.